INSURANCE FRAUD
 
Definisi
Black’s Law Dictionary mendefinisikan fraud sebagai “a knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment”.
 
Dalam kosakata umum, fraud diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan curang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri memberikan beberapa bentuk perbuatan curang (bedrog) dalam Bab XXV, Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Salah satu bentuk perbuatan curang yang paling umum dan menjadi tolak ukur kejahatan ini adalah tindak pidana penipuan.
 
Pasal 378 KUHP memberikan definisi penipuan sebagai:
tindakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.
 
Lalu bagaimana dengan insurance fraud?
Cornell Law School memberikan definisi insurance fraud sebagai “any duplicitous act performed with the intent to obtain an improper payment from an insurer”.
 
Dari seluruh definisi di atas, unsur utamanya adalah tipu muslihat atau kebohongan. Khusus dalam insurance fraud, tipu muslihat atau kebohongan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pembayaran klaim dari penanggung/perusahaan asuransi.
 
Modus dalam insurance fraud
Menurut Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), aksi kecurangan pada klaim asuransi terjadi setidaknya pada tiga jenis asuransi di perusahaan asuransi umum di Indonesia. Pertama adalah asuransi perjalanan. Kedua, asuransi kendaraan bermotor. Yang terakhir adalah asuransi perkapalan (marine insurance).
 
Modus kecurangan yang dilakukan adalah memberikan dokumen palsu atau memberikan keterangan bohong. Misalnya dalam asuransi perjalanan menyatakan seolah-olah kehilangan barang berharga, atau membuat laporan polisi seolah-olah kehilangan tersebut benar adanya. Dalam asuransi perkapalan dapat dengan modus membuat laporan seolah-olah barang hilang akibat tenggelam atau badai. Dapat pula dilakukan manipulasi terhadap jenis dan kondisi barang, seolah-olah yang hilang adalah barang berharga namun faktanya bukan. Pada asuransi kendaraan bermotor juga dapat terjadi kondisi dimana data kecelakaan dimanipulasi, untuk memperoleh penggantian spare part dari perusahaan asuransi. Misalnya, bagian/spare part yang tidak rusak atau tidak perlu diganti, dimanipulasi agar diganti oleh perusahaan asuransi.
 
Selain dari tiga jenis asuransi yang disebutkan oleh AAUI tersebut, pada dasarnya insurance fraud dapat terjadi pada produk-produk asuransi lainnya. Salah satunya adalah dalam produk surety, dimana sejauh ini belum ada pembahasan mendalam mengenai indikasi atau potensi kecurangan dalam surety.
 
Perbandingan sederhananya begini. Nilai pertanggungan dalam satu polis asuransi kendaraan bermotor, pada umumnya lebih kecil dari nilai pertanggungan dalam satu surety. Sangat wajar, mengingat surety umumnya diperlukan dalam suatu pekerjaan/proyek yang nilainya besar. Dengan kata lain, sangat masuk akal apabila sindikat pelaku kecurangan dalam asuransi kendaraan bermotor akan melakukan fraud dalam kuantitas yang banyak untuk memperoleh nilai fraud yang besar. Sementara fraud atas surety tidak perlu dilakukan dalam kuantitas yang banyak, sebab satu produk surety saja sudah bernilai cukup besar.
 
Jika dilihat dari berbagai modus insurance fraud yang diuraikan sebelumnya, semuanya memenuhi ciri utama yaitu terdapat tipu muslihat atau kebohongan untuk memperoleh pembayaran klaim asuransi. Dalam hal produk surety mengandung indikasi insurance fraud, terdapat kemungkinan bahwa sejak awal penerbitan surety memang dimaksudkan untuk memperoleh pembayaran klaim asuransi.
 
Misalkan produk surety berupa performance bond. Dalam produk surety ini, perusahaan asuransi menjamin kontraktor akan menyelesaikan tanggung jawabnya hingga pekerjaan selesai. Apabila tidak selesai, maka kontraktor (principal) telah wanprestasi terhadap pemilik pekerjaan (obligee). Kemudian pemilik pekerjaan akan mencairkan nilai performance bond kepada perusahaan asuransi.
 
Dalam konteks insurance fraud, tipu muslihat akan dibuat sedemikian kompleks dan didukung dengan dokumen-dokumen formal. Seolah-olah pekerjaan/proyek memang benar adanya, atau seolah-olah si kontraktor memang punya kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan/proyek. Padahal semata-mata yang diharapkan bukan penyelesaian proyek, namun pencairan klaim asuransi dengan alasan kontraktor wanprestasi.
 
Kerugian akibat Insurance Fraud
Laman resmi FBI menyebutkan total kerugian akibat insurance fraud (diluar asuransi kesehatan) adalah lebih dari USD 40 Milyar per tahun. Laman lain menyebutkan nilai lebih tinggi, yaitu total kerugian setidaknya bernilai USD 80 Milyar per tahun. Jika dirupiahkan dengan kurs USD 1 = Rp 14.300, maka akan setara dengan nilai sekitar Rp 1.144 Triliun (seribu seratus empat puluh empat triliun Rupiah). Laman FBI yang sama menyebutkan nilai premi asuransi yang dihimpun di Amerika Serikat adalah lebih dari USD 1 Triliun per tahun. Artinya, ada sekitar kurang lebih 10% nilai yang hilang dari total premi tersebut akibat insurance fraud.
 
Menurut OJK, total nilai premi yang berhasil dihimpun industri asuransi sepanjang tahun 2021 adalah sekitar Rp 184,32 Triliun oleh industri asuransi jiwa dan Rp 100,1 Triliun oleh industri asuransi umum. Jika dijumlahkan menjadi sekitar Rp 284,42 Triliun.
 
Dari data yang disinggung sebelumnya, rasio insurance fraud yang terjadi setiap tahun di Amerika Serikat adalah sekitar 10% dari nilai premi asuransi per tahun. Sementara di Indonesia, belum ada survei yang memberikan gambaran mengenai estimasi kerugian akibat insurance fraud. Tentu tidak akan sebanyak Rp 1.144 Triliun, mengingat nilai premi yang berhasil dihimpun industri asuransi di Indonesia adalah di angka sekitar Rp 284,42 Triliun. Namun angka ini sudah sangat besar untuk dikelola dan dijaga dengan baik. Kita tentu sudah lelah mendengar berita asuransi tidak mampu membayar kewajiban kepada nasabah karena kesalahan investasi. Tentu kita juga tidak mau mendengar kejadian serupa terulang di kemudian hari, namun kali ini dengan alasan perusahaan asuransi kolaps karena menjadi korban insurance fraud.
 
Untuk itu, sangat perlu dilakukan riset dan suvey mendalam untuk memperoleh informasi akurat mengenai insurance fraud di Indonesia. Hasilnya penting sebagai alarm system atau deteksi dini terhadap potensi kerugian akibat insurance fraud. Selain itu, hasilnya juga dapat dipergunakan untuk membuat regulasi yang lebih melindungi dana premi yang dikelola perusahaan asuransi, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat yang menyerahkan preminya kepada perusahaan asuransi.
 
Disclaimer : The review is subjective analysis of HAS Attorneys at Law for the purpose of its publication and is not a legal opinion that can be relied to perform any legal action. Readers shall release and discharge of any demand, claim, loss to HAS Attorneys at Law which not liable for any legal action performed based on the review above without any legal advise nor assistance from HAS Attorneys at Law. If you require further information of the above publication, please do not hesitate to contact us.

KEY CONTACT :
  • Rio Andre Winter Siahaan, Partner, siahaan@has-law.com
  • Agus Askin Harta Mulya, Partner, hartamulya@has-law.com
  • Yohannes Andryanus, Partner, andryanus@has-law.com